Komisi 9 DPR Gelar Raker terkait penundaan Premi BPJS

Komisi 9 DPR yang membidangi kesehatan menggelar rapat kerja dengan mentri kesehatan,kemetrian keuangan BPJS dan djsn mengenai kenaikan premi BPJS per 1 april 2016 nanti.rapat yang dipimpin ketua komisi 9 Dede Yusuf ini berlangsung selama hampir 4 jam,dalam rapat in delapan  fraksi meminta penundaan kenaikan iuran sementara Gerindra dan PKS menolak kenaikan BPJS,para wakil rakyat menolak kenaikan iuran ini karena pelayanan dinilai masih jauh dari optimal sejumlah anggota DPR juga meminta iuran kelas Tiga tidak dinaikan

Dalam rapat kerja ini dewan jaminan sosial nasional,kemkeu,BPJS dan kemenkes tidak ada yang  mengaku memberikan usulan kenaikan iuran.pemerintah  menegaskan kebijakan ini ialah hasil diskusi bersama

ketua komisi 9 memimpin Rapat kerja

Sementara  itu direktur BPJS kesehatan menyatakan jika kenaikan ditunda akan bedampak pada penurunan pelayanan kesehatan secara keseluruhan ,tahun lalu saja BPJS mengalami defisit sebesar 5 triliun rupiah jika iuran tidak dinaikan tahun ini BPJS Kesehatan berpotensi akan mengalami defisit hingga hampir 10 triliun rupiah

Satu maret lalu terbit PERPRES mengenai penyesuaian iuran BPJS bagi yang termasuk kategori mandiri atau pekerja bukan penerima upah dengan terbitnya perpres tersebut besaran iuran kelas satu yang semula Rp59.500 naik menjadi 80ribu,iuran untuk kelas dua yang semula 42.500 naik menjadi 51ribu sementara iuran kelas tiga yang semula Rp 25.500 menjadi 30ribu ,perubahan ini ialah hasil evaluasi dua tahun kebelakang